Pemerintah Indonesia resmi membentuk 141 task force untuk memperluas cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah 3T (tertinggal, terpencil, dan terluar). Langkah ini bertujuan mempercepat pembangunan dapur umum MBG (Sentra Produksi Pangan Gizi/SPPG) agar seluruh anak Indonesia mendapatkan akses makanan sehat setiap hari.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyebutkan bahwa langkah ini juga melibatkan koordinasi lintas kementerian, mulai dari PUPR hingga Kemendagri, untuk memastikan distribusi bahan pangan dan peralatan dapur berjalan lancar meskipun di wilayah dengan akses terbatas.
“Program MBG adalah bagian dari investasi jangka panjang bangsa dalam menyiapkan generasi yang sehat dan produktif. Kita pastikan tidak ada anak di wilayah mana pun yang tertinggal dalam hal gizi,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan mekanisme rantai pasok pangan yang lebih efisien agar bahan makanan dapat dikirim tepat waktu dengan menjaga standar kebersihan dan keamanan. Upaya ini sekaligus membuka peluang bagi sektor logistik nasional dan konstruksi dapur regional untuk ikut berperan dalam pengadaan dan pengiriman kebutuhan MBG.
Program MBG sendiri menjadi salah satu proyek sosial terbesar di Indonesia pada tahun 2025, dengan ribuan penerima manfaat di berbagai provinsi seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Implementasi di Provinsi Bali dilaporkan telah menjangkau lebih dari 256.000 penerima dengan total anggaran sekitar Rp 103,9 miliar .
